Enam Provinsi Berstatus Siaga Darurat Bencana
Connect with us

Headline

Enam Provinsi Ditetapkan Status Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Published

on

Darurat kebakaran hutan dan lahan. (BNPB RI)

KlikMANADO – Sebanyak enam provinsi di Indonesia ternyata telah ditetapkan berstatus Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan oleh gubernur setempat. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Data, Humas dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (22/8/2017).

 

Enam provinsi itu adalah Riau yang diberlakukan sejak 24 Januari hingga 30 November nanti, Jambi pada 23 Juni hingga 31 Oktober, Sumatera Selatan sejak 31 Januari hingga 31 Oktober, Kalimantan Barat berlaku 1 Juni hingga 31 Oktober, Kalimantan Tengah berlaku 1 Agustus hingga 14 Oktober, dan Kalimantan Selatan berlaku 15 Juni hingga 30 November nanti.

 

Selain itu, lanjut dia, Kabupaten Aceh Barat juga sudah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada 10 Juli lalu hingga 30 September nanti. “Selain itu juga terdapat kebakaran hutan dan lahan di Papua terkonsentrasi di Kabupaten Merauke. Kebakaran hutan dan lahan ini diduga terkait dengan adanya pembukaan kebun besar-besaran di Merauke. Pantauan satelit menunjukkan lokasi-lokasi hotspot berada pada bentang lahan yang terstruktur, rapi dan dalam area yang luas,” ujar dia.

 

Menurut dia, adanya penetapan siaga darurat membuat mekanisme pengerahan bantuan lebih mudah karena ada kemudahan akses. “Penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih terkoordinasi,” terang dia.

 

Dia mengungkapkan, secara umum strategi penanganan kebakaran hutan dilakukan dengan menetapkan lima satgas. “Satgas darat yang melakukan penanganan pemadaman di darat yang dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, Damkar, SKPD, relawan dan masyarakat. Kendalanya sarana dan prasarana terbatas, sumber air terbatas, lokasi kebakaran hutan dan lahan di daerah yang sulit dijangkau, terbatasnya anggaran APBD, dan lainnya,” kata dia.

 

“Satgas udara dengan melakukan hujan buatan dan pemadaman dari udara (water bombing). Satgas penegakan hukum dari Polri dan KLHK. Satgas pelayanan kesehatan untuk memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Terakhir, satgas sosialisasi yang terus menerus melakukan himbauan, sosialisasi dan patroli,” sambungnya.

 

Dia menambahkan, sesuai prediksi sebelumnya, titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan akan terus meningkat hingga akhir Agustus hingga September mendatang. “Meski di beberapa wilayah mengalami hujan di atas normal pada musim kemarau, bahkan terjadi banjir di Sulawesi, Kalimantan dan sebagian Sumatera, namun kebakaran hutan dan lahan masih ada di beberapa tempat,” tuturnya.

 

Meski demikian, secara umum penanganan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kemajuan. Tidak mungkin menihilkan hotspot dari seluruh wilayah Indonesia dalam sepanjang tahun. “Luas lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada tahun 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan tahun 2017 sekitar 20 ribuan hektar,” tandasnya. (Ayi)

Advertisement

Trending