Connect with us

Totabuan

147 CPNS Pemkab Bolsel Formasi Tahun 2019 Terima SK Pengangkatan

Published

on

SK Pengangkatan CPNS

KlikBOLSEL – Pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) menggelar penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab Bolsel Formasi Tahun 2019, di Lapangan Futsal Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Senin (11/1/2021).

Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolsel Ahmadi Modeong, terdapat 147 orang yang menerima SK Pengangkatan CPNS Formasi tahun 2019. “Adapun CPNS Formasi Tahun 2019 terdiri dari 100 perempuan dan 47 laki-laki, dimana untuk CPNS Golongan III berjumlah 39 orang dan golongan II sejumlah 108 orang,” ujar Ahmadi.

Dia menambahkan, Latihan Dasar (Latsar) CPNS direncanakan dilaksanakan pada Juni atau Juli 2021, dengan tetap berkoordinasi dan menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru mengatakan bahwa panjangnya tahapan seleksi merupakan bentuk dari ketatnya proses yang harus dilalui untuk menjadi CPNS 2019.

Namun dia menegaskan bahwa para CPNS yang berasal dari luar Bolsel harus mulai belajar mencintai wilayahnya. Sebab, Bolsel bukan Resting Area, sehingga diharapkan seluruh CPNS dari luar wilayah wajib mengurus KTP Bolsel.

Baca Juga: Pemkab Bolsel dan Bank SulutGo Launching Kas Desa Online

Di sisi lain, dia berharap CPNS tidak langsung meminta pindah penugasan atau mutasi, karena banyak pihak yang sebenarnya menginginkan posisi tersebut namun tidak lulus.

“Berikan saran dan masukan yang santun serta konstruktif kepada pimpinan kalian karena lingkungan pemerintahan di Kabupaten Bolsel tidak ada yang anti kritik. Diharapkan CPNS untuk disiplin, loyal dan profesional meningkatkan kinerja unit penugasan para CPNS serta membangun Bolsel,” pintanya.

Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Pemkab Bolsel Formasi Tahun 2019 dihadiri oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy, para kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Bolsel dan CPNS Formasi 2019.

(Prangki Datu)

Totabuan

4 Fraksi ‘Permalukan’ Welty di Sidang Paripurna LKPJ

Published

on

Paripurna LKPJ
Suasana paripurna LKPJ, dimana 4 fraksi walk out. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikBOLMONG – Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling berlanjut. Kali ini sebanyak 4 fraksi di DPRD Bolmong melakukan walk out pada paripurna Laporan Keuangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati 2020, Selasa (6/4/2021).

Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk itu awalnya berjalan normal, dan diikuti 5 fraksi yakni, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Demokrat Pembangunan.

Namun saat Ketua DPRD membuka paripurna, hujan interupsi pun berdatangan. Dimulai dari Ketua Fraksi Masri Daeng Masenge yang meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya Mosi tidak percaya yang dilayangkan 5 Fraksi beberapa waktu lalu. Menurut Masri publik dapat mengetahui apa yang jadi penyebabnya.

Interupsi selanjutnya disampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem Febrianto Tangahu. Ia meminta penjelasan tidak dilaksanakanya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong.

“Kami meminta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yaitu Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan,” kata Tangahu.

Selanjutnya, interupsi dari Fraksi Golkar Sulhan Manggabarani juga menyetujui untuk mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD. Sebab menurut dia, Ketua DPRD sengaja menghalangi proses pergantian antar waktu (PAW) Abdul Kadir Mangkat yang meninggal dunia.

“Berkas PAW sengaja dibiarkan berminggu-minggu tidak ditanda-tangani, maka dari itu kami tetap menyetujui mosi tidak percaya,” ucap Sulhan.

Perwakilan Fraksi Demokrat Pembangunan Hariyanti Kyai Mastari juga melakukan interupsi dan menyetujui mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong.

Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad juga melakukan interupsi dan meminta paripurna LKPJ Bupati Tahun 2020 ditunda sepekan, sembari menunggu pimpinan sidang yang baru.

“Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh oknum Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelolah kinerja secara kolektif di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari paripurna,” tutur Supandri.

Usai interupsi dari Ketua Fraksi PKB bersama ketiga fraksi lain mereka langsung meninggalkan ruang paripurna, sehingga menyisakan fraksi PDIP berjumlah 6 orang serta tamu undangan paripurna yang dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Paripurna pun batal dibuka karena tidak memenuhi kuorum. Ketua DPRD Welty Komaling pada saat itu menyebut aksi walk out ini sebagai aksi kekanak-kanakan.

“Mereka yang putuskan agar paripurna ini dilaksanakan melalui badan musyawarah, mereka mendesak agar LKPJ segera dilaksanakan untuk dibahas ketahap selanjut, tapi ini mereka keluar, “tutur Welty.

Menurut Welty, reaksi 4 fraksi itu merupakan hal yang wajar sebagai kontrol sosial terhadap dirinya. “Namun jika mereka meminta saya untuk diganti sebagai Ketua DPRD itu bukan dapurnya mereka, karena kapasitas saya sebagai Ketua DPRD itu adalah milik partai yakni PDI Perjuangan. Partai yang punya kompetensi yang menilai saya bukan mereka,” kata Welty.

Welty menyebut aksi 4 fraksi itu tidak mendasar, sebab semua tuntutan seperti reses telah dijalankan.

“Mereka kan seperti anak-anak, seperti kemarin mereka minta reses padahal mereka tidak tahu anggaran siap atau tidak. Begitu juga dengan proses PAW Golkar, kan sudah beberapa berkas yang sudah saya tanda tangani untuk diproses,”ungkap Welty.

Terpisah Supandri Damogalad memberikan penjelasan terkait aksi Walk out 4 Fraksi yang hadir saat dimulainya paripurna.

“Sejak awal kami yang mendorong agar Paripurna LKPJ dan Ranperda yang lain agar dipercepat tapi tidak dipimpin oleh Ketua yang tidak paham regulasi. Bahkan terkesan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan keinginannya,” terangnya.

“Jadi setiap kegiatan yang ada selama tergantung selera dari Ketua DPRD, kalau dia berselera maka kegiatan akan dilakukan. Contohnya saja Reses kemarin, karena Ketua DPRD ada kegiatan di luar sehingga ditunda padahal ada Wakil Ketua,” tegasnya.

“Kemudian juga aksi demo kemarin, kasihan warga sudah menunggu lama, padahal di DPRD ada komisi 1 yang sudah siap menerima warga tapi harus menunggu Ketua DPRD yang sedang menghadiri Musrenbang. Bahkan peserta aksi sampai kelaparan,” ungkap Supandri.

Diketahui beberapa waktu lalu 5 Fraksi di DPRD Bolmong melakukan penandatanganan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong yang dianggap tidak menyetujui pelaksanaan reses dan tidak melaksanakan paripurna HUT Kabupaten Bolmong. Surat tersebut pun sudah diserahkan kepada DPP PDIP, Bupati Bolmong, serta Ketua DPC PDIP.

(***)

Continue Reading

Totabuan

Hanyut di Muara Tanjung, Seorang Warga Minanga Ditemukan Meninggal Dunia

Published

on

KlikBOLMUT – Kejadian naas kembali terjadi di Bolmong Utara (Bolmut). Kali ini menimpa seorang warga Minanga yang diketahui bernama Asri Kosuma (18).

Berdasarkan informasi Basarnas yang diperoleh dari ayahnya, korban keluar rumah pukul 09.00 pagi, menuju Desa Busisingo Utara. Dalam perjalanan, dia menyempatkan diri menuju pantai.

Sementara itu, Tue, saksi mata mengungkapkan bahwa korban pulang ke Desa Minanga mengikuti jalur daratan sampai di Tanjung Muara Desa Minanga dan menyeberang ke sebelah dan duduk di sebelah Tanjung Muara Busisingo Utara, pada siang hari.

Setelah tak menerima kabar, ayah korban pun melaporkan hal ini ke Basarnas Manado, yang langsung ditanggapi UPT Basarnas Manado di Kotamobagu untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pencarian.

Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta saksi mata, dan langsung melakukan pencarian dengan bantuan TNI, polisi, BPBD, PMI dan masyarakat menggunakan perahu karet. Penyisiran dilakukan di sekitar Muara Tanjung pada pukul 07.45.

Pencarian pun berbuah hasil. Korban ditemukan 2 Km dari daratan dalam keadaan meninggal dunia, dan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Kepala Kantor Basarnas Manado Norbertus Sinaga mengapresiasi Tim SAR Gabungan yang terlibat sehingga pencarian korban bisa cepat dilakukan. “Walau korban ditemukan dalam keadaan meninggal,” ujarnya.

“Berkat koordinasi yang baik sehingga operasi pencarian berjalan sangat cepat, Basarnas Manado dalam hal ini siap menerima laporan-laporan musibah atau bencana yang membahayakan jiwa manusia selama 24 jam kami akan berangkatkan walau laporan itu malam hari,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Manado

Pekan Depan, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan Pilkada Manado dan Boltim di MK

Published

on

KlikJAKARTA – Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pilkada (PHPKada) Kota Manado dan Bolmong Timur (Boltim) terungkap.

Sebagaimana dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi pada Kamis (21/1/2021), sidang pemeriksaan pendahuluan PHPKada Kota Manado dan Boltim akan dilaksanakan pekan depan, tepatnya Jumat (29/1/2021).

Terungkap, sidang PHPKada Boltim dengan Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit sebagai Pemohon akan dilaksanakan pukul 15.30 WIB. Pada perkara ini, Boroma dan Rusdi memberikan kuasanya kepada Harli, SH, MA. MT, dan Irwan Gustaf Lalegit, SH.

Baca Juga: Gugatan Diregistrasi MK, Perkara Yang Diajukan PAHAM Berlanjut

Pada jam yang sama, pemeriksaan pendahuluan terhadap PHPKada Kota Manado yang dimohonkan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Mangindaan juga disidangkan. Paslon berjargon PAHAM ini memberikan kuasanya kepada tujuh orang pengacara.

PHPKada Boltim yang dimohonkan Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima juga disidangkan pada waktu yang sama. Diketahui, Amalia dan Uyun memberikan kuasanya kepada Hendro Christian Silow, SH, MH, CLA.

(***)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending