Perluasan Ganjil Genap Resmi Berlaku, ADO Minta Kepolisian Terbitkan Stiker Khusus

Perluasan Ganjil Genap Resmi Berlaku, ADO Minta Kepolisian Terbitkan Stiker Khusus
Ilustrasi. (Foto: KlikNews)

KlikJAKARTA – Asosiasi Driver Online (ADO) meminta kepolisian untuk dapat menerbitkan Tanda Khusus bagi Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) sesuai persyaratan yang telah diatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

“Tanda itu berupa stiker khusus sebagai penanda bahwa kendaraan tersebut adalah Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) yang telah memenuhi persyaratan,” ujar Sekjen DPP ADO Wiwit Sudarsono, melalui press release yang diterima KlikNews, Senin (9/9/2019).


Agar stiker tidak disalahgunakan, kata Wiwit, ADO berharap Kepolisian bisa bekerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pendistribusian stiker.


“Karena Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki data yang akurat terkait jumlah Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) yang telah memiliki Kartu Pengawas (KP),” sambungnya.


Dia menjelaskan, penerbitan stiker khusus merupakan bentuk penggunaan hak diskresi bagi kepolisian yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 88 Tahun 2019.


“Maka dengan ini, Asosiasi Driver Online (ADO) mendukung agar kepolisian dapat menggunakan hak diskresinya demi Azas Keadilan dan Kesetaraan bagi Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) dalam menjalankan aktivitasnya, demi menafkahi keluarganya seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ungkapnya.


Di sisi lain, ADO menyambut baik adanya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 88 Tahun 2019, meski secara spesifik tidak menyebutkan Taksi Online bebas memasuki zona ganjil genap.


“Namun dalam Pergub tersebut, ada ruang bagi Angkutan Sewa Khusus (taksi Online) untuk bias masuk dalam zona ganjil genap. Ruang tersebut ada dalam Pasal 4 Ayat 1 poin M, yang mana menyebutkan adanya hak Diskresi bagi kepolisian. Hak Diskresi Kepolisian diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat 1,” pungkasnya.


Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi memberlakukan perluasan ganjil genap di 25 ruas jalan di Wilayah DKI Jakarta, pada Senin (9/9/2019), melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 88 Tahun 2019.


(Sahril Kadir)

Baca Juga :  DPP ADO: 1 Aplikasi Online Belum Sesuai Permenhub 108
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan