Dialog Rutin, Benteng Kerukunan

Dialog Rutin, Benteng Kerukunan
Penulis, Sahril Kadir

INSIDEN kerusuhan di Papua dan Papua Barat harus jadi pelajaran penting bahwa persatuan dan kerukunan itu mahal. Saking mahalnya, sehingga tak bisa ditukar dengan nilai mata uang manapun.

Sebenarnya, kasus Papua dan Papua Barat bukan menjadi yang pertama. Seperti dilansir Sindonews.com pada 18 April 2018, kerusuhan berskala besar juga pernah terjadi di sejumlah daerah dan mengakibatkan kerusakan parah.


Di antaranya adalah kerusuhan Sampit pada tahun 2001 yang melibatkan etnis Dayak dan Madura. Pernah juga terjadi di Sambas Kalimantan Barat yang disebabkan gesekan antara suku pendatang dan pribumi pada tahun 1999.


Kerusuhan juga pernah terjadi di sejumlah negara luar, seperti disebutkan beritaunik.net. Warga India, Rusia, Italia, Palestina dan Israel, pernah merasakan ngerinya kerusuhan. Apalagi korban jiwa yang diakibatkannya terhitung sangat banyak.


Jika diperhatikan, rata-rata kerusuhan terjadi karena adanya gesekan antara dua atau lebih suku dan dua atau lebih pemeluk agama. Gesekan itu muncul lewat sebuah persoalan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa kekerasan yang berujung korban jiwa.


Artinya, kasus-kasus ini bukan mustahil akan terjadi lagi di Indonesia di masa depan. Entah besok, lusa, bulan depan, maupun tahun depan. Apalagi, sebagaimana hasil sensus BPS pada tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, total ada enam agama dan 187 kelompok penghayat kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, seperti terdata pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017.


Sebenarnya, upaya untuk meminimalisasi terjadinya konflik bernuansa SARA sudah dilakukan pemerintah sejak dulu, dengan menggelar dialog antaragama maupun antarsuku. Namun konflik ini tetap saja terjadi, entah dalam skala kecil maupun skala besar.


Dialog memang menjadi solusi satu-satunya untuk meredam konflik SARA. Namun yang harus dipikirkan adalah efektivitas dan efisiensi dialog tersebut. Sebab dialog tak selamanya berlangsung efektif, bahkan terkadang hanya sebatas formalitas saja.


Lantas bagaimana caranya sehingga dialog nantinya bisa berlangsung efektif dan efisien, sehingga komponen yang ada bisa saling terbuka? Secara sederhana, semuanya bergantung pada program dan kebijakan pemerintah.


Sebagai contoh, Pemerintah Kota Manado menggelar dialog kebangsaan yang melibatkan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, tiga bulan sekali. Dalam dialog itu, berbagai persoalan dibahas dan motivasi akan pentingnya kerukunan di-upgrade.


Pelaksanaannya pun dilakukan tepat di momen penyerahan insentif bagi seluruh pemuka agama yang terdaftar di Pemerintah Kota Manado. Dengan demikian, dialog ini pastinya akan dihadiri banyak kalangan pemuka agama, sehingga gagasan-gagasan menarik akan semakin banyak terserap untuk keberlangsungan persatuan dan kerukunan masyarakat.


Dalam kesempatan itu, Wali Kota Manado maupun yang mewakili, tak bosan-bosannya mengingatkan para pemuka agama untuk terus mendoakan Manado. Program ini sederhana. Tapi efeknya luar biasa. Bahkan saat ini Manado sudah dicanangkan sebagai Kota Doa.


Dialog rutin dibarengi pemberian penghargaan yang tinggi mampu memotivasi para pemuka agama untuk senantiasa mengingatkan umatnya bahwa kerukunan itu penting. Sebaliknya, dialog yang digelar hanya pada saat momen-momen tertentu saja bakal melemahkan persatuan dan kerukunan.


Dialog rutin bakal mampu menutupi celah bangunan keharmonisan masyarakat, karena setiap persoalan dibahas lebih dulu sebelum ditunggangi pihak-pihak tak bertanggung jawab.


Penulis: Sahril Kadir, Alumni STAIN Manado


(***)

Baca Juga :  Warna-Warni Politik di Indonesia
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply