Mafia Tambang Harus Dibasmi

Mafia Tambang Harus Dibasmi
Suasana FGD. (Sumber: Harimanado.com)

KlikSULUT – Mafia tambang yang menjadikan masyarakat sebagai tameng harus segera dibasmi oleh Kementerian ESDM dan Polri. Tuntutan tersebut terungkap dalam FGD bertajuk “Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal” di Ambhara Jakarta, Senin (19/8/2019) kemarin.

“PETI (Pertambangan ilegal) harus dipotong dari hulu dan hilir. Hulunya diawasi pedagang yang menjual sianida dan merkuri. Juga perusahaan pemilik alat berat juga diawasi. Disewakan kepada siapa saja,” tegas Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPPI) Ir Rizal Kasli IPM.


Rizal yang saat itu tampil sebagai panelis bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kordinator Kemaritiman dan Mabes Polri, juga setuju jika ada konsep PIR (plasma inti). “Tapi tergantung kesepakatan antar perusahaan dan tambang rakyat yang diberi izin pemeritah,” tandasnya.


Ketua LSM Suara Bogani Rafik Mokodongan menegaskan, PETI di wilayah Sulut sulit dikendalikan karena aktivitasnya dibekingi banyak pengusaha bahkan aparat hukum.


“Di wilayah kami Bolmong, begitu banyak aktivitas PETI. Namun sepertinya tidak bisa ditindak. Kami minta aparat hukum harus bertindak tegas dalam hal ini,” kata Rafik Mokodongan sembari membeberkan tujuh oknum pengusaha tambang dan aparat hukum yang dimaksud.


Rafiq malah mendesak ESDM Polri dan stakeholders untuk serius membasmi mafia tambang yang menjadikan warga sebagai tameng. “Tolong pak. Kalau daerah kami dibiarkan begini, saya akan pimpin demo,” tegasnya.


Adapun Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, menekankan pentingnya pemutusan mata rantai tambang ilegal di berbagai daerah. “Tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) itu suatu mata rantai. Jika rantai pasokan terputus, maka PETI akan berkurang,” kata Rizal.


Rizal menjelaskan, setiap kegiatan pertambangan ilegal pasti melibatkan mata rantai. “Mata rantai di sini mulai dari pekerja atau penambangnya, pemodal, pemasok bahan baku, penampung atau pihak pembeli hingga keterlibatan oknum aparat,” terangnya.


Dia juga mengingatkan, kegiatan PETI sekarang sudah menggunakan alat-alat berat dan memakai zat merkuri dan sianida. Jika jalur pasokan bahan kimia dan alat berat itu dihentikan, Rizal yakin mata rantai praktik terlarang itu terhenti.


Oleh karena itu, Rizal menilai perlu ada penegakan hukum yang tegas untuk memberantas tambang ilegal. “Polisi melakukan penyelidikan, namun pemerintah perlu membina dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat,” katanya.


Namun Rizal mengingatkan pula bahwa tambang rakyat berbeda dengan PETI. Tambang rakyat memiliki izin resmi atau yang disebut izin pertambangan rakyat (IPR). Izin wilayahnya tidak tumpang tindih, tidak boleh memakai alat berat dan maksimal kedalaman penggalian hanya 25 meter.


Sementara PETI atau tambang ilegal, jelas tidak berizin dan berlawanan dengan praktik pertambangan yang baik (good mining practice). “Kegiatan eksplorasi, konservasi, keselamatan kerja dan lingkungan juga tidak dijalankan di tambang ilegal,” ujar Rizal.


Sementara itu, Komisaris Polisi Eko Susanda, Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri, mengakui banyak pihak yang terlibat di balik tambang ilegal, termasuk PETI. Menurutnya, perlu sinergi berkesinambungan pada semua lini untuk memberantasnya.


Dia mengatakan, polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang ilegal, apalagi di PETI ada sumber pendapatan warga. Belum lagi keterbatasan SDM Polri, sementara ruang lingkup sangat luas. Namun, pihaknya telah banyak melakukan penyelidikan perkara tambang ilegal. “Ini menjadi problem, tapi kita tetap berusaha,” kata Eko Susanda.


Kasi Perlindungan Lingkungan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tiyas Nurcahyani mengatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama penyidik Bareskrim selama ini terus bekerja sama dalam upaya memberantas praktik tambang ilegal. “Peran PPNS di sini ditekankan pada pengumpulan data,” kata Tiyas.


Sementara Kepala Bidang Infrastruktur Mineral dan Batu Bara Kementerian Koordinator Kemaritiman Jhon Hasudungan Tambun mengatakan, pihaknya melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.


Namun di sisi lain Kementerian Koordinator Kemaritiman juga mendorong kementerian terkait untuk mengedepankan aspek pembinaan bagi para penambang agar melakukan praktik penambangan yang benar dan tidak merusak lingkungan.


Adapun kesimpulan dari FGD yang dipandu moderator Budi Santoso adalah semua stakeholders harus berperan. Dan tegas memberantas aksi PETI. Stakeholders juga harus terus menerus mengawasi pemerintah daerah sebagai pembina.


“PETI jangan dibiarkan apalagi dilegalkan. Jalan satu satunya penegakan hukum. Contohnya harus ada polisi pertambangan,” kata Ketua Centre for Indonesian Respurces Strategic Studies saat akhir diskusi.


(Sahril Kadir)

Baca Juga :  Lape Resmi Ditunjuk sebagai Plt Ketua Demokrat Sulut
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan