Jumat dan Sabtu Besok, DKPP Gelar Sidang 3 Perkara di Sulut

Jumat dan Sabtu Besok, DKPP Gelar Sidang 3 Perkara di Sulut
Ilustrasi. (Sumber: Seputar Papua)

KlikSULUT – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat dan Sabtu (19-20/7/2019).

Sebagaimana rilis DKPP yang diterima KlikNews, pada Jumat (19/7/2019) sidang pemeriksaan digelar untuk perkara nomor 131-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadukan Alfian Polla Daini dan Ali Imran Aduka.


Dalam perkara tersebut, pengadu melaporkan 13 penyelenggara Pemilu, yakni Ardiles MR Mewoh, Meidy Y Tinangon, Salman Saelangi, Yessy Y Momongan, dan Lanny A Ointoe, selaku Ketua dan Anggota KPU Sulut.


Tidak hanya itu, perkara itu juga membuat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni Lilik Mahmudah, Alfian B Pobela, Hasrul Dumambow, Ingga S Adampe, dan Afif Zuhri, serta Pangkerego, Jerry S Mokoolang, dan Erni Y Mokoginta, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, diposisikan sebagai Teradu.


“Dalam pokok aduannya, para Teradu diduga tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu, di mana Caleg atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan telah dicoret dalam papan pengumuman DCT yang tersebar di seluruh TPS Dapil III Kabupaten Bolaang Mondongow, sehingga merugikan caleg tersebut,” kata Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno.


Pada hari yang sama, DKPP juga akan menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 152-PKE-DKPP/VI/2019, dengan Pengadu Eske Kontu yang memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso, selaku advokat, yang mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan, yakni Rommy H Sambuaga, Christiany Rorimpandey, Maya Sarijowan, Fadly Munaiseche, dan Yurnie Sendow.


“Para Teradu diadukan terkait telah melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Tompaso Baru dan Panwas Kecamatan Maesaan untuk pelaksanaan PSU di beberapa TPS,” terangnya.


Adapun pada Sabtu (20/7/2019), DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 168-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadukan Obed Saraung, selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Talaud, yang memberikan kuasa kepada Daniel Bangsa, advokat.


Dalam perkara ini, para Teradu terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Talaud, yakni Aripatria Pandesingka, Ramly Rauf, Andri LJ Sumolang, Budirman, dan Jouwy R Lukas. Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Talaud, yaitu Jekman Wauda, Tevi C Wawointana, dan Raemond Manangkabo.


“Mereka diadukan terkait ketidakprofesionalan dengan mengabaikan permintaan Pengadu untuk membuka kotak suara pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, di mana diduga adanya ketidaksesuaian dalam penjumlahan pada formulir C1 pada beberapa TPS di Kabupaten Talaud. Namun, para Teradu membiarkan peristiwa tersebut,” jelas Bernad.


Bernad mengungkapkan, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulut.


Lanjut dia, DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp,” pungkas Bernad.


(Sahril Kadir)

Baca Juga :  Buka Rakerda LPTQ Sulut, Mayulu: Harus Muncul Sarini Abdullah Baru di Sulut
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply