Hal Ini Diduga Jadi Penyebab Dikaitkannya Masalah Penetapan AKD dan Perwako 26 Tahun 2019

Hal Ini Diduga Jadi Penyebab Dikaitkannya Masalah Penetapan AKD dan Perwako 26 Tahun 2019
Suasana usai Rapat Paripurna Penetapan AKD. (Sumber: komentar)

KlikMANADO – Insiden banting meja yang dilakukan Ketua Fraksi Nasdem Frederik Tangkau saat Rapat Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Manado, Selasa (8/10/2019) ternyata masih menjadi pembahasan hangat masyarakat.

banner


Apalagi aksi tersebut dikaitkan dengan masalah Perwako Nomor 26 tahun 2019, hasil revisi Perwako 35a tahun 2017, yang mengatur gaji serta tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.


Dikaitkannya persoalan AKD dengan Perwako itu bukan tanpa alasan. Apalagi, disebut-sebut Inspektorat Manado yang diwakili Sekretaris Inspektorat Manado Adi Zainal Abidin ternyata sempat dipanggil hearing sejumlah anggota DPRD Manado.


Pemanggilan itu pun dibenarkan Zainal Abidin. “Benar, saya sempat dihearing. Memang ini tak ada hubungan (AKD dan Perwako), tapi mungkin mereka memanfaatkan momen ini,” kata Abidin, sebagaimana dilansir ManadoLine.com, Jumat (11/10/2019).


Dia menyebut, pihak yang memanggil hearing adalah Ketua DPRD Manado Altje Dondokambey bersama lima anggota DPRD incumbent. “Pokoknya terkait Perwako baru hasil revisi,” ungkap Abidin sambil menyebutkan nama lima anggota dewan incumbent itu.


Inti pembahasan saat itu, kata dia, terkait tunjangan anggota DPRD Manado sesuai Perwako 35a tahun 2017, yang direvisi menjadi Perwako 26 tahun 2019. Dalam Perwako 35a, total gaji ditambah tunjangan perumahan dan transportasi sekira Rp44 juta per anggota DPRD.


Setelah direvisi menjadi Perwako 26, gaji dan tunjangan perumahan dan transportasi yang diterima per anggota DPRD menyusut menjadi Rp34 juta.


“Mungkin karena ada beberapa anggota dewan berpikir biasa menerima gaji dan tunjangan total Rp44 juta (Perwako lama), mereka mencoba mempengaruhi anggota yang baru. Di Perwako baru nomor 26, berkurang 10 jutaan dari yang biasa mereka terima,” jelas Abidin.


Abidin mengaku tetap berpegang teguh pada rekomendasi BPK. Sebab, DPRD Manado sudah dua tahun (2017-2018) melakukan kelalaian, tidak merevisi Perwako. “Padahal sudah ada kesepakatan pascarekom BPK, meminta untuk merevisi Perwako tersebut. Tapi seakan-akan mereka tidak ada kesepakatan bersama pak Wali Kota Manado,” bebernya.


Dia menjelaskan, Perwako yang mengatur hak-hak anggota DPRD Manado direvisi karena sudah jadi temuan BPK. “Sementara untuk tunjangan transportasi yang diminta anggota tidak sesuai PP 18 tahun 2017,” jelas Abidin.


Sesuai Perwako 26 tahun 2019, untuk perumahan dipakai berdasarkan perhitungan appraisal, perhitungan yang biasa dipakai KPR, yakni taksiran dalam nilai property. “Nilai appraisal ini menjadi nilai titik tolak produk aturan tunjangan perumahan anggota dewan Manado,” katanya.


Sementara tunjangan transportasi berupa mobil dinas, menggunakan perhitungan e-katalog serta sampel jasa sewa mobil sehingga didapat nominal Rp13.600.000 tunjangan transportasi anggota dewan. “Kalau tunjangan transportasi cuma anggota saja, karena pimpinan dewan sudah ada kendaraan dinas,” terangnya.


Revisi Perwako 26, lanjut Abidin, juga mengaju pada PP 18 tahun 2017 khusus mobil dinas. Dalam aturan tersebut, jelasnya, kendaraan dinas milik pimpinan dewan setara dengan pejabat esalon IIa.


“Jadi pimpinan DPRD Manado itu setara jabatan sekretaris daerah kendaraan dinas mereka. Kalau anggota dewan setara kepala dinas, esalon IIb,” pungkas Abidin.


Berikut rincian tunjangan DPRD Manado (belum termasuk gaji) sesuai Perwako 35a tahun 2017 yang telah direvisi menjadi Perwako 26 tahun 2019:

Baca Juga :  Lowong Setahun Lebih, Satu Kursi Anggota DPRD Manado Akhirnya Terisi Senin Nanti

Perwako 35a tahun 2017

Tunjangan Perumahan Ketua Rp29.000.000

Tunjangan Perumahan Wakil Rp34.000.000

Tunjangan Perumahan Anggota Rp14.000.000

Tunjangan Transportasi Anggota Rp19.000.000



Perwako 26 Tahun 2019

Tunjangan Perumahan Ketua Rp21.100.000

Tujangan Perumahan Wakil Rp17.700.000

Tunjangan Perumahan Anggota Rp10.800.000

Tunjangan Transportasi Anggota Rp13.600.000


(Sahril Kadir)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply