Dua Kali Kunjungi Papua, Senator Djafar Cs Sukses Hasilkan 11 Kesimpulan Masalah Papua

Dua Kali Kunjungi Papua, Senator Djafar Cs Sukses Hasilkan 11 Kesimpulan Masalah Papua
Senator Djafar Alkatiri saat mengikuti rapat dengar pendapat, di Papua, Rabu (27/11/2019) kemarin.

KlikJAKARTA – Keseriusan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI untuk menuntaskan problem dan tuntutan warga di Papua, layak diacungi jempol.


Buktinya, pansus tersebut telah sukses mendapatkan 11 poin kesimpulan, setelah menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan dewan adat Papua, pegiat Hak Azasi Manusia (HAM), perwakilan tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh politik, di Hotel Swissbel Hotel Papua, Rabu (27/11/2019) kemarin.


Menurut senator asal Sulawesi Utara (Sulut) Djafar Alkatiri, 11 poin kesimpulan tersebut didapat setelah dua kali mengunjungi tanah Papua dan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat.


“Ini yang kedua kali kami datang ke Papua. Setelah yang pertama berdialog dan berhasil membentuk Pansus Papua. Kami datang dalam bentuk pansus melakukan hearing dengan beberapa tokoh,” jelas Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini, kepada wartawan, Rabu (27/11/2019) malam.


Djafar mengapresiasi peran para stakeholders sosial dan adat di Papua, khususnya warga asli Papua. Makanya, lanjut dia, DPD senantiasa mendukung eksistensi dan peran penting warga asli Papua di mana saja.


Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulut ini juga membeberkan beberapa poin kesimpulan yang berhasil didapatkan pansus. “Pansus DPD RI akan mencari solusi untuk meningkatkan peran OAP (Orang Asli Papua) dalam politik dan proses pembuatan kebijakan publik birokrasi di tanah Papua,” katanya.


Mantan Ketua PPP Sulut ini menambahkan, poin penting yang didapatkan adalah Pansus sepakat mengevaluasi Undang-Undang Otonomi khusus (Otsus) Papua. “Sejatinya implementasi UU Otsus, ke depan pemerintah harus melibatkan OAP dan tokoh-tokoh adat, agama, perempuan dan lainnya di Papua,” tegasnya.


Pansus juga mendesak pendekatan keamanan yang dilakukan harus dikoreksi. Lebih utamakan kepentingan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. “Pansus meminta BIN RI meninjau lagi program pengamanan di Papua,” ungkapnya.


Pansus mendesak pemerintah menarik pasukan organik dan nonorganik di Papua, demi menciptakan rasa aman dan nyaman. Pemerintah harus meninjau kembali pendekatan yang akan memecah belah bangsa,” katanya.


Tidak hanya itu, kata dia, Pansus juga mendesak pemerintah meninjau kembali sejarah terbentuknya Papua. Sejarah politik, hukum dan lain. “Semua sejarah mereka minta dikaji secara jujur,” jelasnya.


Pansus juga mendesak menseriusi masalah rasisme yang pernah memicu konflik. Serta membebaskan mahasiswa yang ditahan. “Masalah investasi yang dianggap tidak ramah dan eksploitasi. Ke depan harus mensejahterakan warga Papua,” sambungnya.


Alkatiri menambahkan, Pansus meminta perhatian khusus untuk partai politik lokal di Papua. Pansus Papua DPD RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut kepada para pihak melalui dialog intensif, yang sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua.


(Sahril Kadir)

Baca Juga :  Ayo Ikuti Festival Ramadan Milenial di Museum Coelacanth Pada 31 Mei Nanti!
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply