8 Penyelenggara Pemilu Boltim Bantah Aduan Marsaoleh dan Samsudin di Sidang DKPP

8 Penyelenggara Pemilu Boltim Bantah Aduan Marsaoleh dan Samsudin di Sidang DKPP
Suasana sidang DKPP. (Sumber: DKPP)

KlikMANADO – Sebanyak delapan penyelenggara Pemilu di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) harus menjalani sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) siang.

Delapan penyelenggara pemilu yang diadukan Hendro Christian Silow selaku kuasa khusus Marsaoleh dan Samsudin Dama yang merupakan Anggota DPRD Boltim dari Partai PAN, adalah Ketua dan Anggota KPU Boltim Jamal Rahman, Ad’chilni Abukasim, Abdul Kader Bachmid, Devita Helmi Pandey, dan Terry F South, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Boltim Harmoko Mando, Hariyanto, dan Susanto Mamonto.


Dikutip dari website resmi DKPP, agenda sidang ini untuk mendengarkan pokok pengaduan Pengadu dan jawaban Teradu. Dalam pokok aduannya, Ketua dan Anggota KPU Boltim dilaporkan karena tidak tertib hingga mengakibatkan hilangnya Form C7 (daftar hadir) saat pelaksanaan pemilihan umum.


Marsaoleh dan Samsudin Dama juga meminta DKPP memeriksa para komisioner KPU Boltim karena tidak tertib administrasi, tidak tunduk pada aturan, serta melakukan pembangkangan terhadap undang-undang, karena menerbitkan dua surat, yakni nomor 107/PY.01.1-SD/7110/Kab/VI/2019 tertanggal 15 Juni 2019 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan surat nomor 109/PY.01.1-SD/7110/Kab/VI/2019 tertanggal 16 Juni 2019 perihal Pembatalan Kegiatan Perbaikan Administrasi Pemilu Tahun 2019 dalam rangka tindak lanjut Putusan Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut).


Menurut Marsaoleh dan Samsuudin Dama, dua surat itu menyalahi Putusan Bawaslu Sulut yang bersifat mengikat bagi KPU Boltim. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Ketua dan Bawaslu Kabupaten Boltim karena melanggar kode etik dan diduga tidak cermat dan teliti dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, yaitu saat persidangan sengketa pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu Sulut, komisioner Bawaslu Boltim selaku pihak terkait dalam keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak memuat halaman dan keterangan halaman beserta nomor surat pada setiap surat yang disusun dalam satu kesatuan laporan hasil pemeriksaan, sehingga mengakibatkan terjadinya mal administrasi dan berakibat kerugian bagi Pengadu.


Dalam sidang, seluruh Teradu membantah seluruh dalil aduan serta bukti-bukti Pengadu. “Hilangnya Formulir C7 di TPS 002 Desa Modayag benar adanya yang Mulia,” kata Jamal.


Hal ini, menurut Jamal, pertama sekali diketahui saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Modayag. Saat itu PPS Desa Modayag akan membacakan hasil relapitulasi perolehan suara pada TPS 002, dimana saksi PAN meminta agar formulir C7 di dalam kotak diperlihatkan PPS. Setelah ditelusuri, PPS mendapati fakta bahwa Formulir C7 untuk pemilih DPK tidak ditemukan dan berakibat Pleno Rekapitulasi untuk PPS Modayag ditunda. “KPU Boltim segera memerintahkan jajaran PPK, PPS, untuk segera menelusuri hilangnya C7 DPK di TPS 002 Desa Modayag yang Mulia,” lanjut Jamal.


“KPU Boltim telah menindaklanjuti perintah Putusan Bawaslu RI dengan memberikan sanksi teguran tertulis kepada PPS Desa Modayag yang Mulia,” kata Jamal melanjutkan jawaban para Teradu.


Jamal juga mengoreksi aduan tentang Putusan Bawaslu Sulut. “Koreksi pemohon terkait Putusan Bawaslu Sulawesi Utara di Bawaslu RI berarti KPU Boltim belum bisa menindaklanjuti Putusan Bawaslu Sulawesi Utara, di mana hal ini sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Pasal 61 ayat 1,” sanggah Jamal.


Adapun Anggota dan Ketua Bawaslu Boltim juga membantah dalil aduan Pengadu. “Bawaslu Boltim telah melakukan proses penanganan pelanggaran melalui jajaran Panwas Kecamatan Modayag sudah melakukan tindakan sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 dengan memberikan sanksi administrasi pada tanggal 5 Mei Tahun 2019 dengan Nomor Surat Rekomendasi Pelanggaran Adminsitrasi Nomor 43/Panwascam-MDYG/V/2019,” kata Anggota Bawaslu Boltim Hariyanto.


Setelah mendengarkan aduan pengadu dan tanggapan teradu, DKPP pun akhirnya memberikan waktu selama dua hari untuk melengkapi kesimpulannya. “Hasil pemeriksaan ini akan kami bawa ke Pleno Pimpinan di Jakarta sebelum Putusan dibacakan,” tutup Harjono.


Hadir sebagai pihak Terkait, Erwyn Malonda dan Awaluddin Umbola selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Sulut, serta saksi-saksi yang dihadirkan pihak pengadu dan teradu, yaitu Yunita Datalamon, Risco Joan Arfandi Sondakh dan Fuad (saksi Pengadu) dan Irwan Mamonto dan Sofyan Sineke (saksi para Teradu).


Sidang pemeriksaan ini dipimpin Harjono bersama TPD Sulut sebagai anggota majelis, yaitu Ferry Daud Liando (unsur masyarakat), Salman Saelangi (unsur KPU), dan Mustarin Humagi (unsur Bawaslu).


(Sahril Kadir)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply