PETI di Bolmong Makan Banyak Korban Jiwa, Aktivis dan Tomas Tuntut Tindakan Tegas Pemerintah

PETI di Bolmong Makan Banyak Korban Jiwa, Aktivis dan Tomas Tuntut Tindakan Tegas Pemerintah
Proses pencarian korban longsor di pertambangan ilegal di Desa Bakan, beberapa waktu lalu. (Sumber: BPBD Bolmong)

KlikBOLMONG – Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bolaang Mongondow (Bolmong) yang telah menelan banyak korban jiwa membuat sejumlah aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat (Tomas) Bolmong angkat suara. Mereka mendesak aparat hukum dan instansi terkaiti segera mengambil langkah tegas, untuk mencegah jatuhnya korban susulan.

Aktivis mahasiswa Rahman Mokoagow menilai, keberadaan PETI sudah sangat meresahkan masyarakat. “Apalagi sudah banyak korban berjatuhan akibat tambang ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan pertambangan,“ ungkapnya, Senin (1/7/2019).


Senada diungkapkan Tomas Bolmong Raya (BMR) Firasat Mokodompit. Menurut dia, ada dua opsi yang harus dilakukan pemerintah dan aparat. “Pertama, hentikan penambangan liar yang berisiko tinggi bagi keselamatan penambang. Aparat hukum harus tegas untuk tidak lakukan pembiaran terhadap PETI,” terangnya.


Opsi kedua, lanjut Firasat, pemerintah mencarikan solusi agar masalah tidak lagi terjadi di kemudian hari. “Pemda Bolmong harus memberikan kawasan khusus bagi penambang secara legal dan diawasi agar bisa ciptakan PAD,” sarannya.


Sementara itu, ekonom yang juga tokoh Bolmong Dhulla Baks Affandi mengungkapkan, untuk menyelesaikan masalah PETI, kejujuran semua pihak sangat diperlukan. Sebab, masalah ini terhitung sudah lama dan terjadi berulang-ulang. “Terjadi insiden tapi tidak pernah ada penyelesaian yang sifatnya tuntas dan berkesinambungan,” katanya.


Dia menjelaskan, kejujuran yang disebutkannya berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pemegang otoritas terkait kebijakan pertambangan emas di wilayah Bolmong.

Analisis-analisis lainnya yang sering dikemukakan, ujung-ujungnya rakyat yang dijadikan penyebab utama.”

Dhulla Baks Affandi


Menurut dia, selama ini rakyat menjadi korban dari kebijakan pemegang otoritas. “Analisis-analisis lainnya yang sering dikemukakan, ujung-ujungnya rakyat yang dijadikan penyebab utama. Padahal sebenarnya mereka adalah korban,” tegasnya.


Sebagaimana dilansir Klik24 pada Senin (1/7/2019), Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Bolmong Tahlis Gallang mengungkapkan, Pemkab Bolmong sebenarnya telah mengeluarkan surat resmi penutupan tambang ilegal di beberapa lokasi, bernomor 540/d.12/dmptsp/25/VI/2019. Surat itu ditandatanganinya langsung, atas nama Bupati Bolmong.


“Sebelumnya kami sudah menyurati para pengusaha tambang untuk menertibkan lokasi tambang ilegal tersebut, dimana ada dua lokasi, yang pertama untuk Busa Bakan dan yang kedua di luar Busa Bakan,” ungkap Gallang, beberapa waktu lalu.


Adapun Kapolres Bolmong melalui Kabag Humas Polres Bolmong AKP Rusdin Sima dikonfirmasi mengaku akan segera melakukan penertiban. “Sebenarnya kami melakukan penertiban tanggal 27 Juni lalu, tapi masih ada agenda pengamanan sidang putusan MK. Sehingga masih ditunda,” ujar Sima.


Seperti diketahui, pada 2019 ini, sudah terjadi beberapa kecelakaan tambang di PETI. Terakhir terjadi di lokasi Bakan, Kecamatan Lolayan Satu, di mana warga setempat, Rivaldo Mokoagow, menjadi korban.


Meski demikian, aktivitas PETI ternyata terus berlanjut. Bahkan, telah menjadi rahasia umum, pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Lolayan semakin tak terkendali. “Lahan-lahan PETI bukan dikelola warga biasa, karena di lokasi banyak alat berat seperti escavator. Kalau UU penambang rakyat itu hanya menggunakan alat cangkul,” kata seorang mantan penambang yang enggan namanya ditulis.


(Sahril Kadir)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply