Demokrat-Nasdem Bisa Koalisi di Pilkada Serentak Sulut 2020

Demokrat-Nasdem Bisa Koalisi di Pilkada Serentak Sulut 2020
Ferry Liando dan Mahyudin Damis. (Sumber: KlikNews)

KlikSULUT – Meski sering dianggap saudara kembar yang bersitegang, khususnya di Sulawesi Utara (Sulut), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat ternyata dimungkinkan untuk berkoalisi dalam ajang Pilkada serentak di Sulut tahun 2020 nanti.

Pengamat politik dan pemerintahan Mahyudin Damis mengungkapkan, kemungkinan tersebut berdasarkan pengalaman perjalanan politik Indonesia dari tahun ke tahun. “Namanya politik tak ada yang mustahil jika memiliki kepentingan yang sama,” ujarnya, Selasa (14/5/2019).


Dia mencontohkan, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang sering “berhadap-hadapan” di tingkat Nasional justru banyak ditemukan berkoalisi di tingkat daerah. “Itu ada alasannya,” katanya.


Alasan pertama, kata dia, dua partai politik itu sedang diperhadapkan kondisi sosial politik yang berbeda di tingkat nasional. “Itu bisa memang sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial politik di daerah,” terangnya.


Alasan kedua, lanjut dia, relasi sosial politik antarsebagian besar pengurus partai di daerah relatif baik. “Begitu pula para pendukungnya,” sambungnya.


Alasan terakhir, koalisi bisa terbangun jika dua partai politik atau lebih memiliki pandangan sama, bahwa menyatukan kekuatan politik, bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan dominasi partai politik yang sedang berkuasa.


Sementara itu, Dosen Fisip Unsrat Manado Ferry Liando mengatakan, kepentingan parpol membangun koalisi dengan parpol lain sebaiknya tidak hanya dipandang dari satu aspek saja. “Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan,” ujarnya.


Menurut dia, aspek yang perlu diperhatikan jika koalisi terpaksa harus dilakukan yakni menguntungkan dari aspek persyaratan pendaftaran pasangan calon, menguntungkan dari sisi elektoral, dan menguntungkan dari sisi stabilitas pemerintahan.


Jika tiga instrumen ini dipakai, kata Liando, maka koalisi Nasdem dan Demokrat hanya menguntungkan satu aspek saja, yakni aspek persyaratan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.


Lanjut dia, UU Nomor 10 tahun 2017 tentang Pilkada menyaratkan parpol pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah parpol yang memiliki kursi sebanyak 20 persen dari jumlah kursi utuh di DPRD, atau setara  dengan 25 persen suara hasil pemilu.


“Jika suatu parpol tidak mencapai angka itu, maka UU Pilkada memungkinkan adanya  penggabungan dua atau lebih parpol untuk memenuhi ambang batas di atas untuk mengusung calon kepala daerah,” terangnya.


Di beberapa daerah, ungkap Liando, Partai Nasdem memang tampak tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon kepala daerah, karena tidak memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara hasil pemilu. “Maka cara yang harus dilakukan Nasdem adalah harus mencari parpol lain untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan,” jelasnya.


Sayangnya, lanjut dia, penggabungan dua parpol untuk mengusung calon biasanya menerapkan politik dagang sapi, atau “siapa mendapat apa”. “Jadi kemungkinan parpol yang dilirik itu akan meminta kompensasi seperti meminta kadernya pada posisi papan dua atau wakil,” tambahnya.


Menurut dia, koalisi bersama Demokrat akan membuat Nasdem hanya diuntungkan pada sisi syarat pendaftaran saja. “Tidak akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan,” ungkapnya.


Selain itu, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dari dua parpol yang berbeda selalu memiliki resiko konflik sebelum periode berakhir. “Hal itu terjadi karena perbedaan kepentingan politik,” tandasnya.


(Sahril Kadir)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply