Saksi Tolak Hasil Rekap Suara Bolmong Untuk Calon Anggota DPD RI

Saksi Tolak Hasil Rekap Suara Bolmong Untuk Calon Anggota DPD RI
Suasana rapat rekapitulasi KPU Sulut pada Selasa (7/5/2019). (Sumber: KlikNews)

KlikSULUT – Nyaris seluruh saksi calon anggota DPD RI dapil Sulawesi Utara (Sulut) menolak penetapan hasil rekapitulasi suara Bolaang Mongondow untuk calon anggota DPD RI, pada Selasa (7/5/2019) malam. Akibatnya, rapat rekapitulasi KPU Sulut harus di-pending dan rencananya akan dilanjutkan Rabu (8/5/2019) pukul 10.00 Wita hari ini.

Penolakan penetapan hasil suara di Bolaang Mongondow itu disebabkan adanya dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis yang diduga dilakukan Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow.


Calon DPD nomor urut 28 Irvan Basri yang juga menjadi saksi, menilai jargon Cerdas Hebat Maju (CHM) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) oleh Bupati Yasti, pada Senin (28/10/2018), berkaitan dengan jargon CHM yang dipakai Calon DPD nomor urut 21 Cherish Harriette Mokoagow dalam kampanye.


“Peraturan Bupati telah dipakai menjadi landasan politik yang dipakai untuk kepentingan memperoleh suara dari Calon DPD nomor urut 21 CHM,” ujar Basri.


Dia menegaskan, semua ASN tahu apa maksud jargon yang dikeluarkan saat pemilu ini. “Seharusnya Bawaslu harus siaga satu menanggapi masalah ini,” ketusnya.


Selain itu, Basri mengaku heran dengan diliburkannya pegawai negeri sipil (PNS) selama dua hari sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. Dia pun mengaku memiliki bukti tentang dugaan pelanggaran pemilu ini.


Di antaranya, setiap ASN dipaksa menyiapkan 60 suara. “Ditemukan juga camat terlibat mencari suara karena takut dipindahkan, bahkan ada kepala dinas yang turut menandatangani sebagai saksi dalam pemilu yang bisa dibuktikan,” bebernya.


Bukan cuma itu, lanjut dia, APK CHM dalam bentuk wallpaper pada tiga mobil CHM  tidak dihapus saat masa tenang, dan terparkir bebas di halaman parkir Hotel Sintesa Peninsula yang menjadi tempat pelaksanaan rapat pleno. “Sesuai peraturan H-1 harusnya tidak ada lagi APK,” pungkasnya.


Senada disampaikan Calon anggota DPD nomor urut 22 Djafar Alkatiri yang juga bertindak sebagai saksi. Dia mengatakan, hasil perolehan suara DPD Bolmong haram. “Berdosa kami jika menerima hasil suara DPD Bolmong. Bolmong adalah daerah merah pelanggaran tertinggi pelanggaran KPU,” ungkapnya.


Bahkan, Alkatiri menilai KPU Bolmong terlibat dalam pelanggaran pemilu ini. “Bisa dibuktikan dari hasil rekaman percakapan yang ditemukan dan bukti lainnya termasuk salah satu saksi CHM sendiri siap menjadi saksi bahwa benar telah terjadi kecurangan,” tegasnya.


Sementara itu, tudingan terkait jargon CHM langsung dibantah saksi dari calon anggota DPD nomor urut 21. Menurut saksi, jargon CHM Cerdas Hebat Maju memang sudah ada sebelum CHM mencalonkan diri. PSU, lanjut dia, tidak dilaksanakan karena memang tidak ada potensi pelanggaran.


(Rifa Datunugu)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply