Karinda Siap Bawa Aspirasi KMSAKS Sulut Tentang RUU Kekerasan Seksual ke DPR RI

Karinda Siap Bawa Aspirasi KMSAKS Sulut Tentang RUU Kekerasan Seksual ke DPR RI
James Karinda saat menerima pengunjuk rasa. (Sumber: KlikNews)

KlikSULUT – Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) James Karinda menyatakan siap membawa tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulut ke DPR RI.

Tuntutan KMSAKS Sulut itu adalah agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. “Agenda Komisi IV ke Kementerian Pariwisata pekan ini sudah saya disposisi, diganti ke DPR RI untuk membawa tuntutan dan rekomendasi mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini,” kata Karinda, saat dialog bersama KMSAKS Sulut di Ruang Rapat Komisi IV, pada Senin (18/3/2019).


Politisi Partai Demokrat Sulut itu pun menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi mendukung penuh perjuangan KMSAKS terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan DPR RI. Menurut dia, aksi menandatangani pernyataan itu adalah bentuk penegasan dukungannya.


Sekadar informasi, sebelum berdialog, KMSAKS Sulut melakukan aksi damai di halaman Gedung Sekretariat DPRD Sulut. Dalam orasinya, KMSAKS mendesak para wakil rakyat untuk merekomendasi politik kepada DPR RI agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditetapkan.


Juru bicara KMSAKS Nur Hasanah menyebutkan, ada lima alasan penting RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan. “Yakni kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi perempuan korban, serta tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini,” bebernya.


“Jika RUU ini disahkan, korban dan keluarga akan mendapatkan dukungan proses pemulihan dari negara. Pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi untuk pelaku pelecehan non fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun,” terang Nur.


Sementara itu, menurut koordinator aksi Aryati Rahman, KMSAKS menyampaikan sejumlah desakan kepada DPRD agar segera menuntaskan dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Trafficking serta adanya Ranperda insiatif dari DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Sulut.


Adapun Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado Yinthze Lynvia Gunde menyatakan, aksi mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan harus dilakukan seluruh pihak. “Termasuk dari pers dan media massa,” tukasnya.


“Karena saat ini, media massa dan pers juga menjadi bagian dari kekerasan seksual, dengan mengeksploitasi kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasaan seksual dalam pemberitaan tanpa sensor, serta cenderung memojokkan korban. Media juga harus peduli dengan kasus-kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan. Harus patuh pada kaidah-kaidah jurnalistik, dengan tidak mengeksploitasi korban, serta proses kekerasan seksual secara gamblang dalam pemberitaan. Karena dengan pemberitaan semacam ini bisa menambah traum pada korban,” tandasnya.


Sekadar informasi, koalisi yang melakukan aksi damai ini terdiri dari berbagai organisasi, di antaranya Swara Parampuang, AJI Manado, LBH, API Kartini, Peruati, AMAN, Komunitas Belas Indonesia (KBI) Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Lembaga Perlindungan Anak Sulut (LPA), Yayasan Suara Nurani Minahasa, LPAI dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta PMII.


(Rifa Datunugu)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply