Bupati ROR Konsultasi RPJMD di Kemenpan-RB

Bupati ROR Konsultasi RPJMD di Kemenpan-RB
Foto bersama. (Sumber: Humas Pemkab Minahasa)

KlikJAKARTA – Bupati Minahasa Royke Octavian Roring menyambangi Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta, Rabu (13/3/2019) kemarin.

Kunjungannya kali ini dalam rangka konsultasi mengenai target capaian, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.


Roring yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa Wilford Siagian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Donald Wagey, diterima oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Ronald Andrea Annas dan Nadjamudin Mointang.


Roring mengungkapkan, penyelarasan draft RPJMD ini sangat penting sebagai wujud sinergitas sasaran kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan program-program Pemerintah Pusat.


“Sebelumnya kita juga telah mengkonsultasikan draft RPJMD ini dengan pemerintah provinsi dan telah mendapatkan persetujuan. Jadi konsultasi di kementerian ini adalah merupakan tindak lanjut, sehingga visi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mewujudkan Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera dapat berjalan baik dan maksimal serta selaras dengan sasaran kerja baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.


Adapun hasil konsultasi Tim Pemkab Minahasa yang terdiri dari unsur Inspektorat, Bappelitbangda, Bagian Organisasi Setdakab dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan wajib, dijadwalkan pada minggu depan akan melaksanakan pelatihan dan pendalaman di kantor Kemenpan-RB.


“Hasil pelatihan di kementerian akan ditindaklanjuti dengan pelatihan kepada seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon III serta kasubag perencana di kabupaten Minahasa oleh Tim KemenPAN-RB di Tondano,” jelas Bupati.


Adapun OPD urusan wajib yang dimaksud meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

(Raynold Loing)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply