Status Tanah RLH Bolas Masih Bermasalah, BKPP dan Bagian Umum Saling Lempar Kesalahan

Status Tanah RLH Bolas Masih Bermasalah, BKPP dan Bagian Umum Saling Lempar Kesalahan
Penampakan proyek RLH Bolas. (Sumber: KlikNews)

KlikBOLMUT – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) untuk segera mengambil arah kebijakan pemanfaatan atas proyek Rumah Layak Huni (RLH) di kawasan Bolas, Desa Bigo Selatan, tampaknya masih akan mengalami hambatan.

Bagaimana tidak, hingga saat ini status tanah di lahan tersebut ternyata masih belum jelas. Bahkan, dua pejabat di lingkungan Pemkab Bolmut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Maskun Antogia dan Kabag Umum Habibi Alamri mengaku, tidak mengetahui ada atau tidaknya transaksi maupun dokumen atas tanah tersebut.

Keduanya seakan saling melempar tanggung jawab terkait status tanah tersebut. Kepala Bagian Umum Habibi Alamri mengaku, meski menjadi instansi yang diberikan kewenangan atas pembebasan tanah pemerintah, pihaknya tidak pernah melakukan transaksi pembebasan lahan di kawasan RLH Bolas tersebut.


Menurut dia, saat dikonfirmasi pada Senin (28/1/2019) lalu, pada pelaksanaan proyek RLH Bolas di masa pemerintahan sebelumnya, pihak Korpri yang saat ini melekat di BKPP, yang bertanggungjawab penuh atas tugas tersebut.


Di tempat lain, Kepala BKPP Bolmut Maskun Antogia mengaku, sejak Korpri melekat di instansinya, hingga saat ini dia tidak pernah menerima dokumen atas tanah RLH Bolas tersebut. “Penyerahan aset atas RLH tersebut tidak ada ke pihak BKPP,” ungkapnya, kepada KlikNews, Selasa (29/1/2019) kemarin.


Menariknya, beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena telah memerintahkan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan status tanah RLH Bolas, agar nantinya arah kebijakan pemanfaatan atas proyek RLH itu bisa segera dibahas.


Sekadar informasi, RLH Bolas adalah program buah kebijakan pemerintahan periode pertama di Kabupaten Bolmut, yang proyek pekerjaannya dilaksanaan pada periode tahun 2012 hingga 2013, dengan capaian persentase pekerjaan di angka 15 sampai 20 persen. Proyek ini pun sempat terbengkalai dan saat ini masuk dalam prioritas pemerintah daerah untuk segera dituntaskan.


(Dicky Humokot)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply