Liando: Kepala Daerah Jadi Caleg Harus Mundur, Menteri Tidak

Liando: Kepala Daerah Jadi Caleg Harus Mundur, Menteri Tidak
Ferry Liando. (Foto: istimewa)

KlikSULUT – Kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon legislator (caleg) pada Pemilu 2019 harus mengundurkan diri dari jabatannya itu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018.

 

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Ferry Liando, PKPU Nomor 20 tahun 2018 sudah menjelaskan ketentuan tersebut. “Kayak Pak Herson, harus mundur,” ujarnya, kepada KlikNews, Kamis (19/7/2018) kemarin.

 

Yang menarik, lanjut dia, perlakuan berbeda akan diterima oleh seorang menteri jika menjadi caleg. “Justru yang menarik adalah kalau kepala daerah jika jadi caleg harus mundur. Tapi kalau menteri tidak harus mundur,” ketusnya.

 

Sedangkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota yang menjadi caleg dengan kendaraan partai politik (parpol) berbeda dengan parpol yang diwakili pada Pemilu terakhir, harus mundur dari keanggotaan DPR, maupun DPRD.

 

“Jadi sepanjang anggota DPRD itu masih dicalonkan oleh parpol yang sama pada pemilu sebelumnya, maka tidak perlu mundur,” sambungnya.

 

Hal ini, kata Liando, sesuai juga dengan UU MD3, yang menyebutkan bahwa syarat keanggotaan DPR adalah harus merupakan anggota parpol. “Jadi apabila ada anggota DPRD yang pindah parpol, maka otomatis ketentuan PAW diberlakukan,” tandasnya.

 

(Sahril Kadir)

 

Baca Juga :  Syahrial Dinyatakan TMS Calon Anggota DPD RI
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply