DPD ‘Subkontraktor’ DPR

DPD ‘Subkontraktor’ DPR
Penulis, Idham Malewa. (Foto: Istimewa)

SELAMA tiga hari yang lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut agak sibuk. Para penyelenggara dan staf berkutat dengan berkas para calon peserta pemilu perorangan atau dewan perwakilan daerah (DPD).

 

Pada Rabu (11/7/2018) kemarin, adalah puncaknya. Sebanyak 25 orang mengajukan diri sebagai bakal calon senator Sulut. Lewat dari jam itu, berkas mereka dianggap kadaluarsa. Alias gugur atau tidak siap.  Daftar para bakal calon sudah beredar di grup media sosial.

 

Dari deretan nama bakal calon senator Sulut, sebagian begitu sangat popular. Profil mereka tak asing. Boleh dikata market table di bidang masing-masing. Ada pimpinan ormas, mantan dirut bank, mantan pimpinan ormas keagamaan terbesar di Sulut, mantan legislator, hingga aktivis kemanusiaan.

 

Yang menarik dari latar belakang mereka adalah pengurus partai politik dan mantan narapidana. Nama mereka tak patut disebut. Nanti publik mendapatkan dari sumber yang lain.  Secara aturan main, di UU Pemilu nomor 7/2017 tidak ada yang keliru jika aktivis parpol apalagi masih pengurus masuk ke ranah calon perorangan. Sekali lagi, kita tidak mempertanyakan esensi aturan. Tapi, yang ditanyakan soal conflik of interest.

 

Apa yang diusik Dr Ferry Daud Liando, pakar politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado soal latar belakang pengurus partai, itu benar. Dengan cerdas Ferry yang juga direktur Program Tata Kelola Pemilu Pasca Sarjana Unsrat, di harian Radar Manado, Senin (9/7/2018), mengingatkan ada balon DPD masih aktif di parpol. Judulnya menggelitik ‘DPD Berwajah Parpol’.

 

Judul bahasanya sangat tegas. Ibarat gen-gen yang mulai bermutasi. Meminjam Bahasa Richard Dawkins (Selfies Gen) gen yang mendiami mesin (tubuh makhluk) melakukan evolusi menjadi bentuk yang berbeda. Di awal dilahirkan (hasil amandemen  ketiga UUD 45) DPD itu untuk mengisi ruang kosong yang kurang bisa diwakilkan kepada DPR RI. Namun sayang, pelan-pelan gen DPD mereplikasi diri menjadi spesies DPR RI. DPD dan DPR disebut-sebut lembaga bicameral, dua kamar tapi sama fungsi. Fungsi yang mana? Apakah fungsi kesetaraan yang diatur dalam UUD 1945? Harus diingatkan lagi, DPD RI dibingkai hanya dalam Pasal 22, sementara DPR RI dibingkai dari Pasal 19-21.

Baca Juga :  Manado Cerdas Jangan Hanya Mimpi

 

Warga pun ikut menjadi ambigu dengan kata sama fungsi. Beragam pertanyaan muncrat dari benak dan mulut warga. Apa yang membedakan lembaga bicameral ini? Padahal keduanya sama-sama dipilih melalui panggung pemilu. Meski DPR RI menggunakan wadah partai politik, tapi panggung pemilihan tidak berbeda.

 

Power DPD RI tidak begitu berarti. Sejak dilahirkan 2004-2009 hingga periode 2014-2019, DPD RI seperti anak tangga dari rumah panggung. Meski satu bangunan, sama fungsi, tapi peran mereka lebih kecil. Malah sudah ada kesan, DPD RI menjadi subkontraktor politik dari DPR RI. Yang bisa menentukan tender kebijakan hanya legislator DPR RI. Para senator DPD cukup mengajukan, tapi tidak bisa menjadi penentu.

 

Dikotomi ini bukan berarti dibiarkan berjalan. Setiap saat para senator ini mencari celah supaya ikut menentukan tender kebijakan bersama eksekutif. Namun, UUD 45 menjadi barrier bagi DPD RI. Mereka tetap akan selalu menjadi subordinasi, sementara DPR RI makin superbody politik. Kalau pun kelihatan ada aktivitas, bagi kita itu hanya sekadar asesoris di gedung Nusantara (kantor DPR/DPD dan MPR RI).

 

Makanya, ketika Dr Ferry ‘menggugat’ ada benih partai di balon DPD RI, jawabannya adalah seperti di atas. Sekuat dan sehebat apapun senator di DPD, mereka selamanya akan menjadi subordinasi, subkontraktor, lipstick pewarna, anak panggung paling bawah dan macam-macam sebutan lain.

 

Salah satu jalan untuk mencegat aktivis parpol ‘menyusup’ ke DPD RI, adalah menguatkan peran DPD RI. Sumbunya harus dinyalakan. Sumbunya adalah regulasi. Berikan DPD RI peran regulasi. Berikan DPD RI peran budgeting dan legislasi Kalau bisa ada UU tertentu, yang diberi kewenangan DPD RI untuk memutuskan bersama pemerintah (fungsi legislasi seperti DPR RI).

Baca Juga :  Demokrasi…!!! Menguntungkan atau Merugikan Rakyat

 

(Catatan ini sebagai Tanggapan terhadap Catatan DR Ferry Liando, DPD Wajah Parpol)

 

(***)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply