Hati-Hati Terjerembab dalam Dosa Politik

Hati-Hati Terjerembab dalam Dosa Politik
Penulis, Muhammad Bekti Lantong. (Foto: Facebook)

HARI ini, Rabu 27 Juni 2018 adalah pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Tensi politik, libido kekuasaan dan ambisi yang menggebu berpadu menjadi senjata yang ampuh untuk saling serang antara para kandidat, timses dan pendukungnya.

 

Semuanya mempunyai tujuan yang sama: memenangkan Pilkada. Situasi seperti ini tentu saja dapat menjadi faktor pemicu (triggering factor) terjadinya chaos di tengah masyarakat.

 

Oleh karena itu, para penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu dan Panwaslu) harus bersikap obyektif, profesional dan tak memihak kepada salah satu kandidat. Ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyelenggara Pilkada serta aparat polri dan TNI jelas akan semakin memperparah keadaan.

 

Di tengah hiruk pikuk kehidupan demokrasi kita yang sedang menapaki persimpangan jalan, nampaknya cukup mendesak bagi kita untuk membincangkan Etika Politik, meminjam istilah yang digagas pemikir Jerman: Hans Kung.

 

Tanpa adanya Etika politik (ethic-politico) ini sangat sulit rasanya membangun sebuah sistem politik dan sistem demokrasi yang rasional, obyektif dan terbuka.

 

Gejala yang lebih dominan dalam perilaku politik para politisi kita justru politik identitas (the politics of identity) dan populisme. Kedua hal ini hanya menyasar pada aspek-aspek eksternal semata yang sifatnya lebih seremonial dan simbolik.

 

Seharusnya yang lebih dikedepankan dalam memilih seorang kepala daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) maupun anggota dewan adalah aspek yang berkaitan dengan kualitas personal seperti: integritas moral (moral integrity), kapasitas personal (personal capacity) dan kapabilitas kepemimpinan (leadership capability).

 

Terkait dengan hal di atas, kiranya penting juga bagi kita untuk mewacanakan konsep Dosa Politik.

 

Selama ini masyarakat hanya mengenal istilah Dosa Ritual yang berkaitan dengan pelanggaran atau ketidaktaatan pada hukum-hukum agama. Sehingga pelanggaran moral-etis yang berkaitan dengan perilaku sosial-politik seperti tidak tersentuh dengan konsep dosa ini.

Baca Juga :  Pengusaha Muda ini Nilai Dampak Tol Laut Belum Dirasakan Warga

 

Pada kenyataannya, Dosa Politik sebenarnya mempunyai konsekuensi yang cukup besar dalam kehidupan politik. Misalnya, ada seorang yang mencalonkan diri menjadi wali kota/bupati, padahal orang ini sudah diketahui track record-nya tidak baik, karena misalnya, seorang narapidana atau koruptor, tetapi kemudian orang ini tetap dipilih menjadi wali kota/bupati. Maka tentunya hal ini akan berakibat pada munculnya konsekuensi teologis, yaitu Dosa Politik.

 

Karena dengan memilihnya, berarti seperti memberikan peluang bagi dia untuk melakukan kejahatan melalui kekuasaan yang digenggamnya.

 

Sekian

 

(***)

 

Penulis, Muhammad Bekti Lantong, adalah mahasiswa doktor program Internasional Islamic Thought and Muslim Societies (ITMS) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply